Parpol Diminta Sosialisasikan Diri Kepada Masyarakat

Pengurus Parpol mengangkat nomor urut partai politiknya yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif serentak 2019, saat pagelaran seni dan budaya di halaman kantor KPU Kota Bima, Sabtu (21/4/2018).

Kota Bima, Zona Rakyat.-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melalui Ketua Divisi SDM Agusalim SAg meminta keenam belas partai politik peserta pemilu di Kota Bima, agar mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019 mendatang.

Selain itu Parpol juga harus mampu mensosialisasikan diri kepada masyarakat sekaligus mengajak ikut berpartisipasi untuk mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

“Pemilu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mari bersama untuk mensukseskannya,” ajak Agusalim saat pagelaran seni dan budaya, Sabtu (21/04/2018) di halaman kantor KPU Kota Bima.

Karena menurut Agus, Pemilu adalah representasi dari suara rakyat dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Bima dengan riang gembira. Oleh karena itu, partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2019 mendatang harus dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat. Sehingga rakyat yang mengetahui dan mengenalnya dengan baik dapat mewujudkannya dalam proses demokrasi pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Partai politik yang akan bertarung di Kota Bima juga harus memahami terkait perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Bima. Dimana Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Rasanae Timur dan Raba dengan keterwakilan kursi sebanyak 10 kursi. Sedangkan Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda dengan 10 kursi keterwakilan dan Dapil 3 Kecamatan Asakota dengan 5 kursi keterwakilan.

“KPU Kota Bima memiliki misi untuk menyukseskan pesta demokrasi itu. Karena Pemilu 2019 merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” urainya.

Ketua Divisi SDM ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menyukseskan Pemilu dengan menjadi pemilih cerdas dan menghindari politik uang (money politics).

“Masyarakat yang belum merekam E-KTP agar segera ke kantor Dinas Catatan Sipil,” pungkasnya. (ZR.02)