Terus Selewengkan Demokrasi Indonesia, Alumni Unram Desak Presiden Jokowi Mundur dari Jabatannya

MATARAM, - Aksi protes terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo tidak saja dilayangkan civitas academica  di kampus-kampus. Namun kini, para ikatan alumni juga melayangkan aksi serupa. 

Alumni Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram atau KPPJ-BA Unram melayangkan pernyataan sikapnya terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut. 

Dikomandoi sepuluh orang alumni Unram, yakni Sirra prayuna, Imron, Isdiyanto, Edy Irsam, Joko Suhartono, Didi Aulia Harahap, Muhammad Syafiq  Khan, Edi Irwan, Andi Kurniawan, dan 

Hermansah. Mereka mengecam sikap Presiden Jokowi yang sudah menyelewangkan demokrasi  di Indonesia. 

Padahal, kontestasi Pemilu 2024  menjadi pesta demokrasi rakyat yang jurdil dan demokratis. 

"Cawe-cawe Jokowi dalam perhelatan Pilpres sudah terlalu jauh. Dia (Jokowi) sudah terlalu jauh menyelewangkan demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi," tegas Koordinator KPPJ-BA Unram, Sirra Prayuna dalam siaran tertulisnya, Sabtu 3 Februari 2024. 

Menurut Sirra, cawe-cawe Presiden yang tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi , atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sekarang ini nyata terjadi.

Fakta ketidaknetralan  Presiden, dengan cawe cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi di Indonesia.

"Kami mencatat, campur tangan Jokowi dimulai dari kasus MK, kemudian pembagian bansos di depan istana dan bagi bagi kaos untuk salah satu paslon. Dan parahnya, Jokowi juga menggunakan fasilitas negara untuk menyolisasikan paslon," ujar Sirra. 

Ia menegaskan bahwa, hanya di era Jokowi saja, Presiden terang-terangan melakukan cawe-cawe dalam pemilu. Perbuatan tercela ini, baru kali pertama terjadi sejak reformasi.

Sebab, keterlibatan dan keberpihakan presiden dan jajaran pemerintah yang berkuasa saat ini,  membuat etika politik terjerembab ke titik nadir. 

Sirra pun merasa prihatin atas kondisi Pemilu 2024 saat ini. Mengingat, hal ini akan menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Sebab, cawe-cawenya terlalu dalam hingga berupaya memenangkan partai dan atau pasangan calon tertentu.

“Sejatinya pemilu adalah jalan damai untuk pergantian rezim yang sudah berkuasa selama maksimal masa jabatannya,” kata Sirra.

Oleh karena itu, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram pun mendesak kepada Presiden Jokowi untuk kembali ke jalan yang benar 

Jalan yang benar, lanjut Sirra, adalah bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu.  Dengan begitu Presiden Jokowi akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya. 

"Di saat akhir pemilu ini, kami tidak ingin melihat, mendengar dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Tapi jika terus bersikap tidak netral dan tidak demokratis sebaiknya Presiden  mengundurkan diri saja," tandas Sirra Prayuna.(ZR)