KH Achmad Sudrajat : Pimpinan Baznas Harus Memahami Regulasi dan Tata Kelola Lembaga

Foto bersama Pimpinan Baznas RI, Tim Pansel dan Calon Anggota Baznas Kota Bima di aula BKPSDM Kota Bima.

Kota Bima, Zona Rakyat.-Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional, KH. Achmad Sudrajat, LC.,MA, menegaskan bahwa pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota harus memahami regulasi dan tata kelola kelembagaan. Mengingat Baznas adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat dari masyarakat.

Hal itu disampaikan pimpinan Baznas RI  Bidang Koordinasi Nasional saat pembukaan verifikasi faktual dan wawancara calon pimpinan Baznas Kota Bima, Jum'at (4/7/2025) di Aula BKPSDM Kota Bima.

Menurutnya, pimpinan Baznas Kota terpilih harus memiliki kemampuan pemahaman terkait regulasi baik undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Baznas dan aturan lainnya tentang zakat, Baznas dan tata kelola kelembagaan.

Selain itu, dalam proses penentuan pimpinan Baznas pihaknya berkoordinasi dan terkoneksi dengan sejumlah lembaga lainnya diantaranya Badan Intelijen Negara (BIN), PPATK, Densus, BNPT, KPK dan lembaga lainnya.

"Kami memang tidak begitu mengenal secara detail profil calon pimpinan Baznas Kota Bima tetapi kami memiliki catatan-catatan dan kami juga terkoneksi dengan sejumlah lembaga tadi. Ketika kami pleno, itu sudah mendapatkan pertimbangan dan catatan. Bahkan ketika sudah dilantik pun nanti akan mendapat atensi dari lembaga-lembaga itu termasuk Kejaksaan," terang KH Achmad.

Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional juga mengingatkan kepada para pimpinan Baznas Kota Bima untuk tidak salah dalam tata kelola lembaga. Oleh karena itu memahami regulasi dan tata kelola lembaga menjadi penting. Apalagi beberapa waktu belakangan ini Baznas menjadi lembaga yang paling disorot karena Bapak presiden memberikan atensi besar dan kepercayaannya kepada Baznas RI.

"Jangan sampai kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden ini, tetapi teman-teman di daerah tidak melaksanakan tata kelola sesuai dengan yang diharapkan. Dari awal kita harus sampaikan ini, karena siapapun yang terpilih dia harus patuh terhadap sumpah jabatannya dan pakta integritas. Semoga visi Baznas menjadi lembaga utama untuk mensejahterakan umat dapat terwujud," pungkasnya. (ZR)