Pj Wali Kota Bima Buka FGD Rancangan Awal RPJMD Kota Bima

Pj Walikota Bima saat membuka kegiatan FGD RPJMD Kota Bima tahun 2025-2029

Kota Bima, Zona Rakyat.-Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Senin (10/2/2025).

FGD yang akan dilaksanakan selama 3 hari tersebut diikuti oleh sebanyak 120 peserta yang terdiri dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga operasional, serta pejabat fungsional.

"Pertemuan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam penyusunan RPJMD, yang nantinya akan menjadi landasan utama dalam menentukan visi dan misi pembangunan Kota Bima selama lima tahun ke depan," kata Pj Wali Kota Bima dalam membuka kegiatan.

Mukhtar menekankan bahwa proses penyusunan RPJMD harus terlaksana sesuai rencana, dengan memastikan bahwa setiap tahapan mampu mengukur keberhasilan pencapaian, menentukan prioritas permasalahan, dan menjaring solusi yang tepat.

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi arah pembangunan Kota Bima ke depan. Kita harus pastikan penyelarasan pembangunan tanpa tumpang tindih kebijakan, mengutamakan penggunaan data yang valid dan akurat, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, penggunaan data yang relevan menjadi faktor utama dalam perumusan kebijakan yang efektif dan berdaya guna. Selain itu, koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar perangkat daerah harus terus diperkuat agar implementasi RPJMD berjalan optimal.

“Penyusunan RPJMD ini harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan visi misi Kepala Daerah dalam pembangunan Kota Bima. Maka, masukan dari semua stakeholder sangat kami harapkan agar dokumen ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ungkap Pj Wali Kota Bima.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan RPJMD Kota Bima dapat tersusun secara komprehensif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (ZR)