• Breaking News

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Usulkan 2.691 Tenaga Non ASN Menjadi PPPK Paruh Waktu

    Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin SE saat Haflah Al-Qur’an Tasyakuran HUT 80 Kemerdekaan RI.

    Kota Bima, Zona Rakyat
    .-Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin  SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH menyepakati untuk mengusulkan pengangkatan 2691 tenaga non ASN yang ada di Pemkot Bima menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu.


    Hal itu disampaikan Aji Man Sapaan akrabnya saat menghadiri acara Haflah Alqur'an malam kedua dalam rangka tasyakuran merayakan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bima di Halaman Terminal Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, pada Rabu malam (20/8/2025).

    "Saya sudah sepakat dengan pak Wakil Wali Kota, agar sebanyak 2.691 tenaga Non ASN, kami usulkan semua untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Kedepan tinggal mengatur penempatan mereka agar optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

    Sementara sebagian anggaran daerah banyak tersita untuk membayar gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 1.200 tenaga PPPK sudah dialokasikan anggarannya.

    H. A Rahman mengaku, saat ini begitu banyak bangunan fisik yang telah dibangun oleh para pemimpin kita, seperti gedung sekolah bertingkat, puskesmas-puskesmas megah, proyek pengendalian banjir perkotaan, pembangunan RSUD Kota Bima sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan KJSU (Kangker, Jantung Stroke dan Urologi). Ini buah dari kemerdekaan bangsa kita, serta rahmat dan nikmat lainnya yang patut disyukuri.

    "Dari 8 program prioritas nasional, salah satunya RS lengkap berkualitas program hasil terbaik cepat presiden Prabowo, pembangunan RSUD Kota Bima. Ini sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang representatif," ucapnya.

    Menurut Aji Man sapaan akrab Wali Kota Bima, jika bangunan induk RS selesai dibangun pada tahun 2025 dengan pagu 130 miliar, 30 miliar untuk Alkes dan sarana prasarana penunjang, ruang rawat inap 35,5 Miliar, maka pada bulan Juli-Agustus 2026 bisa diresmikan.

    "Harapan kita semua pelayanan KJSU bisa dilayani di daerah kita sendiri," ujarnya. (ZR)

    Tidak ada komentar