Dana TP PKK Kabupaten Bima Dipastikan Rp 500 Juta

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, Suryadin, S.S., M.Si.

Bima, Zona Rakyat.-Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, Suryadin, S.S., M.Si. menyampaikan tanggapan terkait isu anggaran TP PKK Kabupaten Bima.

Menurut Suryadin, pada tahun anggaran 2025 alokasi dana hibah PKK Kabupaten Bima yang ditempatkan pada subkegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK, dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam APBD 2025 sebesar Rp. 500.000.000.

"Jadi jika ada pihak yang mengatakan bahwa dana hibah yang dialokasikan bagi penjabaran beragam program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima tahun anggaran 2025 melebihi angka tersebut,  jelas keliru," kata Kabag.

Menurutnya, anggaran hibah Rp 500 juta tersebut dialokasikan untuk 10 Program Pokok PKK melalui 4 Pokja di 18 Kecamatan dan 191 desa, diantaranya, melalui Pokja I, dana hibah dimanfaatkan untuk edukasi pencegahan perkawinan anak, penyalahgunaan narkoba, pencegahan kekerasan seksual pada anak, bakti sosial dan penyerahan sembako.

Demikian halnya pada Pokja II, dana hibah diarahkan untuk mendorong program wajib belajar 13 Tahun, Kejar paket A, B, untuk anak putus sekolah, mengadakan bantuan paket buku untuk TBM peningkatan kapasitas, lomba secara berjenjang.

Sementara pada Pokja III, dana tersebut diarahkan untuk lomba video Hatinya PKK, lomba masak serba ikan, penyusunan data penerima manfaat Program Kerja, gerakan praktek memasak dan makan bersama (B2SA) dan mendorong upaya kesehatan. Selain itu, kelestarian dengan program unggulan dengan membangun sinergitas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementrian/Lembaga dan stake holder lain.

Masih terkait kesehatan, kata Suryadin, melalui Pokja IV ini pula, konvergensi stunting dan gizi melalui edukasi dan penguatan program lencegahan dan deteksi dini penyakit ditingkatkan.

"Ada juga bagi peningkatan akses kesehatan dan asuhan mandiri, Program kelestarian Lingkungan Hidup dan PHBS, kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, dan Keluarga Berencana. Ini melalui pembinaan, penyuluhan, edukasi calon pengantin, dan sosialisasi kesehatan reproduksi juga menjadi  prioritas," bebernya. (ZR)