• Breaking News

    Bawaslu Kabupaten Dompu Luncurkan Podcast “Bintang Demokrasi”

    Bawaslu Dompu meluncurkan Podcast Bintang Demokrasi, Rabu (4/3/2026).

    Dompu, Zona Rakyat.-
    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu resmi meluncurkan program Podcast bertajuk “Bintang Demokrasi” sebagai bagian dari strategi penguatan literasi politik dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat, Rabu (04/03/2026).


    Bintang yang merupakan akronim dari “Bincang tentang Demokrasi”, sebagai upaya memperkuat literasi politik dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Program ini dihadirkan untuk menegaskan bahwa peran pengawasan dan edukasi politik tetap berjalan meski tidak berada dalam tahapan Pemilu.

    Ketua Bawaslu Drs. Irwan, S.H menyampaikan, lembaganya perlu membangun citra sebagai institusi yang aktif sepanjang waktu, bukan hanya saat momentum kontestasi politik berlangsung.

    “Kita perlu memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan ruang diskusi, podcast, atau program publik lainnya agar masyarakat mengetahui bahwa Bawaslu tidak hanya bekerja secara musiman saat tahapan Pemilu,” ujarnya.

    Menurut Irwan, persepsi publik yang menganggap kerja pengawasan hanya muncul saat Pemilu perlu diluruskan. Pada masa non-tahapan, Bawaslu tetap menjalankan fungsi strategis seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, evaluasi pengawasan, serta peningkatan pemahaman publik terkait demokrasi dan kepemiluan.

    “Saat ini kita berada pada masa non-tahapan. Namun bukan berarti tidak ada aktivitas. Justru ini momentum untuk peningkatan kapasitas dan penguatan pemahaman tentang kepemiluan dan demokrasi,” katanya.

    Ia menambahkan, penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan secara struktural melalui regulasi dan kelembagaan, tetapi juga harus dibangun melalui pendekatan kultural dan edukatif yang menyentuh kesadaran masyarakat.

    Ruang Dialog yang Lebih Inklusif
    Podcast Bintang Demokrasi dirancang sebagai media komunikasi yang lebih terbuka dan mudah diakses publik. Program ini akan tayang satu kali dalam sepekan dan menghadirkan beragam narasumber dari kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga praktisi kepemiluan.

    Menurut Ketua Bawaslu, pendekatan dialogis melalui media digital menjadi salah satu cara efektif untuk menjangkau generasi muda serta memperluas partisipasi publik dalam diskursus demokrasi.

    “Kami merencanakan tayang satu kali seminggu. Setiap episode akan menghadirkan narasumber yang relevan dengan tema demokrasi, sehingga pembahasannya variatif dan kontekstual,” ungkapnya.

    Ia menekankan, demokrasi tidak boleh dipersempit hanya pada momentum Pemilu lima tahunan. Demokrasi, lanjutnya, adalah proses berkelanjutan yang menuntut komitmen integritas dari seluruh elemen bangsa.
    “Bicara demokrasi tidak hanya soal Pemilu atau kontestasi lima tahunan. Demokrasi adalah bagaimana menjaga integritas, partisipasi, dan nilai-nilai kebangsaan secara utuh,” tegasnya.

    Lebih jauh, Irwan mengingatkan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi membutuhkan kontribusi aktif masyarakat.

    “Menjaga demokrasi tidak bisa dilakukan Bawaslu sendiri. Dibutuhkan kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat agar demokrasi tetap sehat dan bermartabat,” tutupnya.

    Angkat Nilai Integritas di Bulan Ramadhan

    Pada episode perdana yang dipandu Sripatmawati, S.IP, Bawaslu menghadirkan Dr. Ihlas, S.Pd.I., M.Pd., S.H., dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) sebagai Narasumber. Tema yang diangkat adalah “Ramadhan Berintegritas: Menjaga Demokrasi dengan Nilai Kejujuran dan Amanah.”

    Ke depan, Bintang Demokrasi akan menghadirkan beragam tema yang tidak hanya membahas teknis kepemiluan, tetapi juga isu-isu kebangsaan, partisipasi politik generasi muda, serta penguatan etika publik dalam kehidupan demokrasi.

    Dengan pendekatan edukatif dan dialogis tersebut, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap fase demokrasi, baik dalam tahapan Pemilu maupun di luar tahapan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi yang berkeadaban dan bermartabat. (ZR3)

    Tidak ada komentar