PAC GP Ansor Kecamatan Ambalawi Desak Gubernur NTB Turun Tangan Perbaikan Infrastuktur Jalan di Daerah

Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ambalawi, Syahrul, S.PdI.

Bima, Zona Rakyat.-Kondisi infrastruktur di Kabupaten Bima terutama di Kecamatan Ambalawi kian memprihatinkan. Pasalnya, saat musim penghujan kondisinya menyerupai sawah karena genangan air di ruas jalan. Sementara pada saat misim kemarau debu-debu berterbangan yang sangat membahayakan kesehatan, tidak saja pengguna jalan lebih-lebih warga sekitar jalan.

Kondisi tersebut membuat Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PAC GP Ansor) Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Sahrul, S.PdI melontarkan kritik pedas dan mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera membenahi ruas jalan provinsi tersebut.

Sahrul menegaskan bahwa pembiaran jalan rusak ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian hak-hak dasar rakyat. Menurutnya, akses jalan di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima adalah urat nadi yang menghubungkan jalur bagi pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil tani warga.

“Kami mendesak Gubernur NTB untuk segera turun tangan. Jangan hanya duduk di balik meja sementara rakyat Kecamatan Ambalawi bertaruh nyawa di jalanan yang rusak parah. Kami butuh perbaikan hotmix, bukan sekadar tambal sulam yang hanya bertahan hitungan minggu,” tegas Sahrul, Minggu (29/3/2026).

PAC GP Ansor Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima menyoroti beberapa poin krusial yang menuntut perhatian segera diantaranya, pertama, Ancaman Keselamatan, dimana angka kecelakaan meningkat akibat lubang-lubang maut yang tersebar di sepanjang jalur provinsi. Kedua, Kelumpuhan Ekonomi, dimana distribusi hasil pertanian terhambat, memicu biaya logistik tinggi yang merugikan petani lokal. Ketiga, Kekecewaan Publik, dimana masyarakat terpaksa melakukan swadaya (gotong royong) untuk menambal jalan itu terjadi di kecamatan soromandi dan ada pula yang menanam pohon pisang di tengah jalan sebuah pemandangan yang dianggap sebagai “tamparan” bagi pemerintah Provinsi.

PAC GP Ansor Kecamatan Ambalawi yang juga putra Kecamatan Ambalawi, menilai respons pemerintah selama ini sangat lamban. Ia memperingatkan bahwa infrastruktur yang layak adalah hak konstitusional warga negara, bukan hadiah dari penguasa.

“Jangan tunggu ada korban jiwa lebih banyak lagi. Kami minta jadwal perbaikan yang transparan, alokasi anggaran yang jelas, dan survei lapangan yang jujur. Rakyat tidak butuh janji manis di musim politik, rakyat butuh aspal yang mulus,” sentilnya dengan nada tinggi.

Masyarakat Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima masih menunggu kepastian dari pihak Dinas PUPR Provinsi NTB terkait tindak lanjut atas tuntutan ini. Jika tidak ada respons nyata, gelombang protes dari elemen pemuda dan masyarakat diprediksi akan semakin meluas.

Sementara di tempat yang berbeda Anggota DRPD Dapil VI, Anggota Komisi IV Infrastruktur dan Pembangunan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Efan Limantika menyampaikan, bahwa itu salah satu cara yang tepat untuk mengingatkan pemerintah. Baik itu yang ada di tingkat daerah maupun provinsi agar lebih memperhatikan lagi pemerataan dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi NTB.

"Insya Allah dalam agenda paripurna kedepannya saya pribadi akan menyuarakan apa yang menjadi problem pembangunan infrastruktur yang ada Di pulau sumbawa lebih khususnya di Dapil VI (Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima), " janji Efen Limantika. (ZR4)