DPRD Kota Bima Ikuti Rakor MCSP KPK, Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Tindak Lanjut LHP BPK

Ketua DPRD Kota Bima bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota Bima dan Perwakilan KPK RI dalam kegiatan MCSP, Senin (31/8/2026) di Aula Pemkot Bima.

Kota Bima, zonarakyat.com.-DPRD Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Bima, Senin (31/8/2026).

Dalam Rakor tersebut Ketua DPRD Syamsurih, S.H., hadir bersama Wakil Ketua I Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua II M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., dan anggota Banggar DPRD Kota Bima. Hadir pula Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin SE, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH dan jajaran Pemerintah Kota Bima serta perwakilan KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.

Kegiatan MCSP KPK merupakan bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus sebagai upaya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan agar berjalan transparan, akuntabel, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rakor tersebut dibahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagi DPRD Kota Bima, forum evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu diperbaiki, termasuk menindaklanjuti secara serius berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pimpinan DPRD memandang bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Tindak lanjut tidak cukup hanya sebatas penyelesaian administratif, tetapi perlu diarahkan pada perbaikan sistem agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi.

“Evaluasi seperti ini penting untuk memastikan berbagai catatan yang ada benar-benar ditindaklanjuti. Khususnya hasil pemeriksaan BPK, harus menjadi bahan bagi kita untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan semakin tertib, transparan dan akuntabel,” ujar Ketua DPRD Kota Bima.

Menurut Pimpinan DPRD, keterlibatan KPK, BPKP, Kemendagri, LKPP dan unsur pengawasan lainnya memberikan penguatan terhadap proses pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan langkah perbaikan dilakukan secara konsisten.

DPRD Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Bima dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

“Kita ingin setiap evaluasi menghasilkan perbaikan yang nyata. Apa yang menjadi temuan dan rekomendasi harus menjadi pijakan untuk memperkuat sistem, memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya persoalan yang sama,” lanjutnya.

Pimpinan DPRD menilai, penguatan tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Setiap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program harus diarahkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Muaranya tetap kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu memastikan anggaran dikelola secara tepat, program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan pelayanan publik semakin berkualitas. Pada akhirnya, seluruh proses perbaikan ini harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” tegas Pimpinan DPRD.

Rakor MCSP KPK tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bima, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, termasuk memastikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal. (ZR1)