Pemkot Bima Hadiri FGD Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mpunda

Foto bersama kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mpunda, Rabu (30/9/2026).

Kota Bima, Zona Rakyat.-Pemerintah Kota Bima menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mpunda sekaligus Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kegiatan berlangsung di Ruma Dining, Kota Bima. Rabu, (30/9/26/).

Pemerintah Kota Bima dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Asisten II Setda Kota Bima, Drs. Supratman, M.AP. Turut hadir Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sejumlah kepala OPD yang mendapat undangan, Camat Mpunda, serta para lurah se-Kecamatan Mpunda.

Dalam sambutannya, Asisten II Drs Supratman MAP mengatakan bahwa penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Mpunda memiliki arti penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Bima. 

Kecamatan Mpunda memiliki posisi yang sangat strategis sehingga diperlukan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan pembangunan sekaligus tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Menurutnya, RDTR menjadi instrumen penting untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap pemanfaatan ruang, pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Mpunda.

“Saya minta kepada seluruh tim penyusun dan perangkat daerah agar bekerja dengan serius serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menekankan, proses penyusunan RDTR tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

Masukan dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar dokumen RDTR yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan di lapangan.

Selain penyusunan RDTR, pelaksanaan Konsultasi Publik I KLHS juga menjadi bagian penting untuk memastikan aspek lingkungan hidup terintegrasi dalam perencanaan tata ruang. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Mpunda diharapkan dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Asisten II juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian pembahasan secara aktif dengan memberikan masukan, data, dan informasi yang relevan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang baik, terarah dan mampu mendukung pembangunan Kota Bima ke depan,” harap Supratman.

Asisten II secara resmi membuka kegiatan FGD RDTR Wilayah Perencanaan Mpunda dan Konsultasi Publik I KLHS. (ZR1)