Konflik Berulang di Kabupaten Bima, IMM NTB Desak Kapolda Evaluasi dan Copot Kapolres

Muhammad Harmoko
(Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM NTB, Muhammad Harmoko)

Mataram, zonarakyat.com.-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kapolda NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Bima beserta jajarannya. Bahkan, IMM meminta pencopotan Kapolres apabila terbukti melakukan kelalaian serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Desakan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM NTB, Muhammad Harmoko, menyusul berulangnya konflik antarkelompok masyarakat, bentrokan antar desa, serta aksi penghadangan dan pemblokiran jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Bima.

Terbaru, bentrokan warga Desa Tenga dan Desa Baralau pada November 2026 mengakibatkan korban luka dan kerusakan rumah. Sebelumnya, pemblokiran jalan terjadi di wilayah Diha–Ncera pada 23 Oktober, perbatasan Ncera–Soki pada 1 November, serta Desa Sakuru, Kecamatan Monta, pada 2 November 2026. Bahkan, salah satu aksi pemblokiran menyebabkan ambulans yang membawa pasien ikut terjebak.

Harmoko menilai rentetan peristiwa tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap efektivitas deteksi dini, pencegahan konflik, pelayanan laporan masyarakat, dan penegakan hukum oleh kepolisian.

"Ketika jalan umum diblokir, masyarakat luas ikut menjadi korban. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga akses kendaraan darurat terganggu. Kepolisian harus mampu memastikan setiap persoalan hukum ditangani secara profesional sehingga masyarakat tidak merasa harus memblokir jalan untuk mendapatkan perhatian aparat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yang bersumber dari kepolisian mencatat 404 tindak kejahatan dilaporkan di Kabupaten Bima sepanjang 2023, dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 60,64 persen. Meski bukan data khusus konflik antardesa maupun gambaran kondisi terkini, angka tersebut dapat menjadi bahan evaluasi historis situasi keamanan dan penegakan hukum.

Menurut Harmoko, Kapolda NTB perlu mengevaluasi data tiga tahun terakhir, termasuk laporan penganiayaan, konflik antarkelompok, penggunaan senjata berbahaya, penyelesaian perkara, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Ia juga menyoroti optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan kepolisian di tingkat desa. Berulangnya konflik di wilayah yang sama, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan masyarakat, pemetaan daerah rawan, dan deteksi dini.

"Kepolisian tidak boleh hanya hadir ketika bentrokan sudah terjadi, jalan diblokir, rumah rusak, atau masyarakat menjadi korban. Fungsi kepolisian harus dibuktikan melalui pencegahan, deteksi dini, pelayanan laporan, dan penegakan hukum yang profesional," ujarnya.

Harmoko menegaskan, penanganan konflik tidak cukup melalui pengamanan sesaat dan kesepakatan perdamaian formal. Diperlukan strategi berkelanjutan berupa pengawasan wilayah rawan, penguatan Bhabinkamtibmas, penindakan pelaku kekerasan, pengendalian peredaran senjata rakitan, serta pengawalan kesepakatan perdamaian.

Enam Tuntutan IMM NTB

DPD IMM NTB menyampaikan enam tuntutan kepada Kapolda NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima, yakni:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Bima dan seluruh jajarannya, termasuk kinerja Bhabinkamtibmas di desa rawan konflik.
2. Mempertimbangkan pencopotan Kapolres Bima apabila terbukti terdapat kelalaian serius atau kegagalan menjalankan tanggung jawab kelembagaan.
3. Menindak tegas pelaku kekerasan, penganiayaan, serta penggunaan dan peredaran senjata berbahaya sesuai hukum.
4. Mengevaluasi pelayanan dan penanganan laporan masyarakat agar setiap pengaduan memperoleh kepastian tindak lanjut.
5. Memperkuat deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, patroli preventif, dan pencegahan konflik berkelanjutan.
6. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bima aktif membina generasi muda, membangun rekonsiliasi sosial, serta memperkuat kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa.

Harmoko menegaskan, keamanan Kabupaten Bima tidak boleh terus dibayangi konflik berulang tanpa evaluasi kelembagaan yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan keamanan, serta pelayanan kepolisian yang responsif dan profesional.

"Jangan sampai penghadangan dan pemblokiran jalan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, sementara masyarakat luas terus menjadi korban. Kapolda NTB harus menjawab persoalan ini melalui evaluasi yang terbuka, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya. (ZR3)