Posyandu Rontu 2 Dinilai Tim Lomba Provinsi, Wali Kota Dorong Penguatan Enam Bidang SPM

Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin SE saat penilaian Posyandu Rontu 2, Selasa (3/11/2026).

Kota Bima, zonarakyat.com.-Posyandu Rontu 2 Kota Bima dinilai oleh Tim Penilai Lomba Posyandu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim yang dipimpin Ketua Tim Penilai, Teguh Gatot Yuwono, S.Sos., M.M., hadir bersama 17 orang anggota rombongan dan diterima Pemerintah Kota Bima, Selasa (3/11/2026) di lokasi penilaian Posyandu Rontu 2 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima.

Dalam kunjungannya Tim Penilai Lomba melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen serta penyelenggaraan Posyandu Rontu 2 yang mewakili Kota Bima pada ajang Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB.

Kegiatan penilaian tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, Kabag Pemerintahan, Camat Raba, para lurah se-Kecamatan Raba. Hadir pula Kepala Puskesmas Penanae, TP PKK Kota Bima, serta seluruh kader Posyandu se-Kecamatan Raba.

Pada momen kehadiran Tim Penilai Lomba, Wali Kota Bima H A Rahman menegaskan bahwa keberadaan Posyandu saat ini memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Posyandu kata A Rahman, tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat pelayanan penimbangan balita, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi dan mencakupl berbagai aspek kehidupan.

"Posyandu bukan lagi sekadar tempat untuk menimbang balita, tapi telah menjadi jantung pelayanan dasar masyarakat yang memiliki peran sangat strategis. Tentu dengan melalui pendekatan pelayanan yang integratif, Posyandu kini menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ungkapnya.

Adapun enam bidang SPM tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Wali Kota menekankan bahwa seluruh bidang itu harus didukung dengan kelengkapan dokumen yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam proses penilaian, sekaligus mencerminkan sejauh mana pelaksanaan program dan pelayanan Posyandu telah berjalan secara nyata di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa saat ini Kota Bima memiliki sebanyak 175 Posyandu dengan dukungan 880 kader yang selama ini telah menunjukkan dedikasi, ketulusan, dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi para kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

"Para kader Posyandu merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat. Mereka bekerja dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan tanggung jawab. Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memberikan perhatian yang layak, termasuk melalui pemberian insentif yang memadai bagi seluruh kader. Ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan kontribusi mereka," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima telah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi penilaian tingkat provinsi, mulai dari pembenahan administrasi, penyiapan dokumen yang akurat, hingga pengembangan berbagai inovasi unggulan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan Posyandu.

Ia berharap momentum lomba ini tidak semata-mata dimaknai sebagai ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama dalam memperkuat tata kelola serta meningkatkan mutu pelayanan Posyandu agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Lurah Rontu, Amiruddin, S.Sos., dalam laporannya menjelaskan bahwa Kelurahan Rontu memiliki dua Posyandu, yakni Posyandu Rontu 1 dan Posyandu Rontu 2. Masing-masing Posyandu melayani lima wilayah Rukun Tetangga (RT).

Posyandu Rontu 2 yang menjadi perwakilan Kota Bima dalam lomba tingkat provinsi tersebut telah terintegrasi dengan PAUD Oi Si'i. Adapun sasaran pelayanannya meliputi bayi, balita, serta 14 orang ibu hamil.

Dalam mendukung optimalisasi pelayanan, Posyandu Rontu 2 juga menghadirkan sejumlah inovasi unggulan, di antaranya Mars Posyandu Rontu 2 dan program Kebun Sehati. Kedua inovasi tersebut dikembangkan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan Posyandu.

Selain sebagai sarana edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program Kebun Sehati juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kapasitas diri, memberikan edukasi kewirausahaan, serta mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB, Teguh Gatot Yuwono, menyampaikan harapannya agar proses penilaian dapat berlangsung secara objektif dan komprehensif, dengan berpedoman pada pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen administrasi dengan implementasi program di lapangan. Menurutnya, penilaian ke depan, khususnya pada tahun 2027, baik di tingkat kota maupun kabupaten, harus menunjukkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Penilaian tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen semata, tetapi harus mampu memperlihatkan bukti nyata pelaksanaan program, termasuk bagaimana tata kelola dan implementasinya di lapangan. Apa yang tertuang dalam dokumen harus benar-benar selaras dengan kondisi dan kinerja yang dilaksanakan," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bima berharap Posyandu Rontu 2 dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjadi contoh pengembangan pelayanan Posyandu yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, momentum ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas, inklusif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.(ZR2)