• Pemuda Muhammadiyah Kritisi Aksi Mogok Nakes

    Foto. Ali Ahyar Pemuda Muhammadiyah
    Kota Bima

    Kota Bima, (zona rakyat).- Aksi mogok tenaga kesehatan (Nakes) di sejumlah Puskesmas se-Kota Bima yang pada Rabu (03/02) kemarin mendapat sorotan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PPDM) Kota Bima.

    Seperti diketahui, seluruh Puskesmas di Kota Bima kompak memasang spanduk mogok kerja dan pelayanan ditutup. Aksi mogok para Nakes terebut menuntut tidak meratanya besaran Tunjangan Kinerja (Tukin) yang diterima ASN Kota Bima. Para Nakes yang bekerja difasilitas pelayanan kesehatan Kota Bima merasa dianaktirikan dibanding ASN Lainnya. 

    PDPM Kota Bima Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, Ali Ahyar Ridha, SST., S.Fis menyesalkan aksi mogok ditengah pandemi Covid-19 seperti ini. Kata dia, jika semua Nakes di masing-masing Puskesmas melakukan aksi mogok, kemana lagi masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara UGD RSUD Kota Bimapun saat ini sedang ditutup. 

    “Saat-saat seperti ini pelayanan kesehatan harus tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan. Namun kitapun tidak boleh juga menyalahkan para Nakes. Hanya saja, kenapa tindakan seperti ini kembali terulang dan hal ini sangat merugikan masyarakat,” katanya. 

    Ahyar menduga, hal ini bisa terjadi karena adanya pembiaran leh pihak terkait, sebab masalah Tunjangan Kinerja (Tukin) yang diwacanakan 30% diterima Nakes sudah menjadi tranding topik di jagad maya bahkan di lingkup SKPD terkait di Kota Bima. “Sesungguhnya, kalau disikapi sedari awal masalah ini bisa diatasi,” cetusnya.

    Menurutnya, Tukin 30% yang diberikan pada Nakes dirasa kurang adil walaupun ada aspek lain yang mendukung seperti Kapitasi di lingkup Puskesmas dan Jaspel di lingkup RSUD. Namun yang perlu diperhatikan angka Jaspel atau Kapitasi sangat jauh bila diakumulasi dengan Tukin 30% yang diterima jika disandingkan dengan nilai aslinya 80%. 

    Di sisi lain, lanjut Ahyar, apabila dibuat kriteria beban kerja Nakes mungkin sangat besar bebannya. Bayangkan, paparan radiasi, infeksi, penularan penyakit dan kegawadaruratan medis yang beresiko langsung pada mereka. “Perlu formula penyusunan index Tukin khususnya untuk Nakes dengan memperhatikan kriteria agar tidak banyak pihak merasa dirugikan,” jelasnya.

    Hal lain yang dikritisi salah satu andalan Pemuda Muhammadiyah ini, maraknya penutupan fasilitas kesehatan beberapa hari terakhir ini harus diatensi khusus oleh SKPD terkait. Harapannya, penutupan layanan tidak dibarengi dengan tidak beraktivitasnya seluruh Nakes yang bertugas di puskesmas setempat.

    “Intinya pelayanan utama jangan sampai berhenti total, sebab imbasnya tidak terlayani kepentingan darurat masyarakat. Semoga Dikes Kota Bima segera ambil sikap agar pelayanan kesehatan kembali beroperasi,” harapnya.

    Pemuda Muhammadyah mendesak aturan terkait masalah Tukin segera ditinjau kembali agar masalah serupa tidak terulang kembali sebab menyakut hajat hidup masyarakat. “Kami siap bersinergi dengan Pemkot Bima dalam wujudkan pemerintahan yang good governance khususnya dipelayanan dasar masyarakat,” tandasnya. (004)