• Tak Perlu Kaget, Semua Karena Kebijakan Politik

    Oleh : Irfan

    Irfan (Aktivis Serikat Tani Nelayan NTB)

    Pandemi Covid 19 memberi ruang penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya menjadi semakin tinggi. Penggunaan media sosial juga sudah semakin mudah dengan hanya memiliki HP Android seolah dunia itu ada dalam genggaman.
    Seperti saat ini, yang sedang ramai diperbincangkan publik meski konsentrasi manusia terpecah dengan situasi dan kondisi pandemi Covid 19, namun media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan yang bisa membuat penggunanya tidak harus keluar rumah.
    Ditengah situasi Pandemi Covid 19 ini yang semakin hari semakin meningkat, walau itu hanya sebatas sajian data statistik di layar telepon genggam, tapi mau tidak mau harus dipercayai faktanya.

    Sebut saja yang sedang viral di sektor Industri Pariwisata tentang kasus sengketa lahan seluas 65 Ha di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara. Penolakan adendum atau melanjutkan adendum kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah. Konflik ini mengaitkan antara pihak Pemprov NTB sebagai pemilik aset, PT Gili Tawangan Indah sebagai pemegang kontrak yang dianggap lalai menelantarkan aset tersebut, dan masyarakat mengelola lahan Gili Trawangan sebagai pelaku usaha wisata selama puluhan tahun akibat aset terlantar. Situasi ini menyeramkan ditengah kondisi masyarakat yang sedang fokus mengurus dan menguras tenaganya melawan Corona dan terpapar bertahan hidup agar dapat menyelamatkan sumber ekonominya, entah apa yang akan terjadi kedepannya.?

    Kenapa harus terkejut? di Kabupaten dan Kota Bima juga tidak kalah trandingnya, katakan saja soal harga bawang yang mengalami fluktuatif, pupuk yang mengalami kelangkaan dan oksigen yang susah dijangkau, ditengah anggaran penanganan covid yang kian tersedia. Penulis yakin tanpa dipaparkan disini anggaran untuk penanganan Covid 19  cukup diketahui banyak kalangan.

    Nah yang paling viral juga di pekan terakhir ini, kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur yang mengeluarkan ZIS untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlilit utang. Kebijakan ini jika ditelisik dengan akal sehat sungguh mengejutkan, sebab situasi masyarakat saat ini ditengah situasi Corona semakin menakutkan, ekonomi tersumbat, masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan tersebut. Apalagi angka kemiskinan di Lombok Timur masih cukup memadati kabupaten dan kota lain di NTB. Walau urutannya belum diketahui, ya tergantung data hasil survey Badan Pusat Statistik di NTB.

    Saya yakin persoalan yang viral di atas by desaign, artinya tidak terjadi secara spontan, tapi melalui rencana dan rancangan yang cukup luar biasa.
    Poin pentingnya eksekutif dan legislatif tentunya harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bukan atau tidak merugikan hajat hidup orang banyak, sebab menjadi pemimpin idealnya adalah pelayan masyarakat yang adil untuk kemakmuran masyarakat.

    Jika Politik kekuasaan yang dibangun di atas caci maki dan kebencian, maka tentu akan menenggelamkan Politik Gagasan.
    Nah, sebagai Partai baru yang akan bertarung pada pemilu yang akan datang, PRIMA NTB menawarkan Politik Gagasannya, tentu gagasan-gagasan itu akan menjadi sebuah kebijakan, yang sudah pasti mengedepankan kepentingan umum, di atas kepentingan golongan, kelompok dan individu, jika berbangsa dan bernegara masih berpondasi pada Pancasila dan UUD 1945.

    Pada faktanya masyarakat sekarang, politik kerap kali dianggap hal yang kotor, dan praktis. Fakta anggapan itu muncul akibat pertarungan politik kekuasaan yang transaksional. Masyarakat dijadikan lumbung suara para kandidat, namum kali ini kami tidak putus semangat. Sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi NTB, yang mengklaim partainya rakyat biasa, mengajak seluruh elemen pergerakan dan aktivis untuk terlibat penuh melawan politik oligarki, yang sudah puluhan tahun politik gagasan absen dikanca politik nasional maupun daerah. Sudah saatnya rakyat biasa, kaum tani, nelayan, mahasiswa, buruh, perempuan, seniman dan pedagang kaki lima, dan memiliki partainya sendiri.

    Saat ini Pengurus Partainya sudah memenuhi beberapa Kota dan Kabupaten di NTB, kami yakin dengan semangat gotong-royong dan persatuan rakyat biasa memenangkan gagasannya, sehingga mampu menentukan kebijakan di parlemen melalui mesin partainya.

    Persiapan ini sudah sangat matang untuk ikut kontestasi pemilu ke depan, semoga!!

    Penulis : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi NTB)

    Baca Juga: Disiram Minyak Goreng Panas, Tubuh Pria di Bima Dipenuhi Luka Bakar