Anggota DPRD Kota Bima Setengah Hati Dukung Program Kota Bima BISA

Oleh: Munir Husen
(Dosen Universitas Muhammadiyah Bima)

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Man-Feri, berkomitmen mewujudkan program prioritas Kota Bima BISA. Pogram tersebut membutuhkan kebersamaan bagaimana mewujudkan Kota Bima Bersih Indah Sehat dan Asri.

Kota Bima dibangun atas dasar visi yang jelas, merubah wajah Kota Bima adalah kemestian. Untuk merubah Kota Bima BISA perlu daya didukung stakeholder, terutama dukungan DPRD Kota Bima sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Bima.

DPRD mitra sejajar eksekutif memiliki kedudukan sejajar, tidak saling membawahi satu sama lain didalam menjalankan tugasn. Keduanya institusi tersebut bekerja sama dalam merumuskan kebijakan politik dan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, jika dikorelasikan program Kota Bima BISA dengan dukung politik DPRD sebagai mitra kerja maka gaungnya dipastikan lebih kuat dan agregat. Dan inilah yang ditunggu oleh publik sikap politik DPRD Kota Bima.

Dukungan politik DPRD pada Pemerintah Kota Bima terkait program  Kota Bima BISA adalah kemestian. Dan menjadi tolok ukur bagi stakeholder lainnya. Hal ini penting dalam rangka untuk menjawab stigma bahwa Kota Bima kotor, kumuh dan sebagainya.

Tulisan ini, bukan karena like and dislike atau tanpa dasar, melainkan ada fenomena gunung es perlu dikritisi terhadap minimnya dukungan anggota DPRD Kota Bima terhadap program prioritas Kota Bima BISA. Dukungan tersebut berimplikasi secara politik.

Terkait dengan program prioritas Kota Bima BISA, yang terekspos oleh beberapa media online hanya dua orang anggota DPRD Kota Bima mendukung program Kota Bima BISA. Publik bertanya bagaimana dengan wakil rakyat yang lain ?.

Pertanyaan tersebut memunculkan spekulasi publik, bagaimana hubungan kerja DPRD Kota Bima dengan kepala daerah saat ini. Respon anggota DPRD Kota Bima terhadap program tersebut jauh dari espektasi publik, apakah hubungan kedua lembaga tersebut mesra atau sebaliknya.

Samsuri Ketua DPRD Kota DPRD Kota Bima menyatakan dukungan penuh gerakan Kota Bima Bersih, Indah, Sehat dan Asri dibawah kepemimpinan H. A Arahman dan Feri Sofiyan (Kahaba Net 4 Maret dan HalloBima, Media halloBima 14 April 2025).

Demikian halnya Amir Sarifuddin, anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi PKS. Menyampaikan hal yang sama, dukungan penuh program prioritas Man-feri Kota Bima Bisa. (Kahaba Net 2 Mei 2025)

Anasir hubungan tersebut saat ini menggambarkan, kurangnya dukungan anggota DPRD Kota terhadap program Kota Bima BISA menjadi salah satu indikator bahwa memang diduga hubungan DPRD Kota Bima dan eksekutif dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Idealnya hubungan DPRD dengan eksekutif itu apakah mesra atau tidak ada dua kriteria yang bisa dijadikan indikator sebagai pembenaran dalam preskpektif sebab akibat agar publik juga bisa mengetahuinya.

Pertama, Kisah nyata, jika memang pernyataan politik DPRD Kota Bima mendukung program eksekutif, maka dipastikan sudah terbangun relasi hubungan kemesraan bersifat asosiatif. Artinya saling mengakomodasi kepentingan satu dengan lainnya.

Kedua, sebaliknya jika kepentingan DPRD tidak terakomudir oleh eksekutif berarti ada konflik politik, pernyataannya selalu bersebrangan dengan pernyataan eksekutif. Bentuk hubungannya bersifat dissosiatif. Perhatikan dan cermati setiap statement anggota DPRD dalam dunia politik parlemen.

Kondisi seperti ini akan menjadi problem solving hanya bisa diselesaikan dengan jalur politik kompromi atau hukum adat, bagaimana kedua institusi bisa berjalan sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 bermitra, sejajar dan sebaganya. itulah Kompromi yang selalu menjadi rumus akhir.

Dengan demikian, DPRD dan eksekutif perlu saling menghormati, saling menghargai, jangan minta dihormati, minta dihargai, enggan menghargai, kecuali saat-saat berkepentingan, saat butuh. Hal ini tidak mencerminkan sifat kewedasaan pejabat publik.

Mari Kita Bersama, mewujudkan Kota Bima BISA. (*)

Wallahu a'lam bishawab
Fastabiqul Khairat