DPRD Kota Bima Rapat Banggar, Pertanyakan Hasil Efisiensi Anggaran

 

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Kota Bima, Zona Rakyat.-Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama TAPD Pemkot Bima, Selasa (10/6/2025). Rakor tersebut mempertanyakan hasil efisiensi anggaran dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan SAdm menyampaikan, tim TPAD tidak menunjukan hasil efesiensi dan rincian puluhan miliar anggaran APBD Kota Bima.

"Rinciannya mana ini, kok secara umum saja," tanya Wakil Ketua DPRD dikutip jangkaBima.com Selasa (10/6/2025). Ia menjelaskan, pembahasan efisiensi anggaran di Kota Bima, harusnya tim TAPD melibatkan DPR. Namun saat pembahasan efesiensi anggaran anggota DPRD tidak dilibatkan.

"Fungsi dan tugas kami jelas, penganggaran dan pengawasan, apalagi anggaran diefisiensi itu uang rakyat. Kami ingin alokasi anggaran hasil efisiensi dapat digunakan dengan tepat dan jelas untuk kebutuhan pembangunan," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan beberapa anggota Banggar DPRD, Iwan Kamarujaman (Demokrat), Khalid (Gerindra) Gina Adriani (Golkar) dan Amir Syarifuddin(PKS). Sementara Kepala BPPKAD melalui Kabid Anggaran, Muslih dalam penjelasannya hanya menyampaikan gambaran umum, bahwa telah dilakukan tiga kali efisiensi anggaran oleh TAPD. Total anggaran diefisiensi Rp 80 milyar lebih dialokasikan untuk mendukung berbagai program kepala daerah terpilih, yaitu pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup, program lampu jalan pada Dinas Perhubungan dan alokasi untuk mendukung program Nufreed serta PKH MARI.

Mengenai rinciannya kata Muslih sebenarnya ada dalam file dokumen dimiliki TAPD, namun karena agenda dalam surat rapat tak merinci, sehingga tak disampaikan dalam dokumen diserahkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih menskor rapat sampai Rabu 11 Juni 2025, atas kesepakatan bersama anggota DPRD, dengan meminta tim TAPD membawa dokumen dan hasil efisiensi anggaran.

"Paparkan secara rinci dokumen hasil efisiensi anggaran, termasuk pos anggaran mana saja dipangkas di setiap OPD serta dialokasikan untuk program apa saja dan di OPD mana saja," tanya Syamsuri. (ZR)