Dinilai Tabrak Aturan Kementerian, Warga Sorot Pembentukan Pengurus Sanitasi di Kelurahan Kolo

Adi Firdaus, SPd.

Kota Bima, Zona Rakyat.–Pelaksanaan Program Sanitasi berupa pembangunan fasilitasQ penyehatan lingkungan (WC) di Kelurahan Kolo, Kota Bima menuai polemik dan disorot warga. Mereka mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima untuk meninjau ulang proses pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) di wilayah tersebut. 

Tuntutan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat, Adi Firdaus, S.Pd, bahwa warga Kelurahan Kolo sama sekali tidak menolak program pembangunan WC dari pemerintah. Namun, mereka memprotes mekanisme pemilihan pengurus TPS-KSM yang dinilai menabrak regulasi. 

"Kami tidak pernah menolak program WC. Yang kami tolak adalah proses pemilihan pengurus yang dilakukan tanpa dasar aturan yang jelas," tegas Adi Firdaus. 

Soroti pelanggaran Pedoman Kementerian PUPR untuk memperkuat tuntutannya, Adi membuka dokumen kutipan pedoman resmi dari Kementerian PUPR yang mengatur syarat mutlak pembentukan TPS-KSM. Ia secara khusus menyoroti poin d dan e dalam aturan tersebut. 

Dalam pedoman teknis tersebut, diatur secara tegas bahwa:

Poin D: Ketua TPS-KSM dilarang keras merangkap jabatan sebagai aparat pemerintah setempat, mulai dari Kepala Desa, Lurah, Kepala Dusun, hingga Ketua RW dan RT.

Poin E: Ketua TPS-KSM tidak boleh berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, maupun profesi guru. 

Menurut Adi, aturan ini bersifat mengikat dan wajib menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat agar tercipta transparansi dan independensi. Oleh karena itu, ia mendesak Dinas PUPR Kota Bima segera turun tangan melakukan verifikasi lapangan. 

"Kami meminta Dinas PUPR Kota Bima memeriksa kembali proses pembentukan TPS-KSM di Kolo. Jika ditemukan dugaan pelanggaran yang tidak sesuai dengan pedoman teknis kementerian, maka harus segera dianulir dan ditata ulang," tambahnya. 

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas PUPR Kota Bima guna mendapatkan klarifikasi resmi mengenai keabsahan struktur pengurus TPS-KSM di Kelurahan Kolo. 

Media ini akan terus mengawal perkembangan isu ini secara berimbang, akurat, dan transparan demi mengedepankan kepentingan publik serta memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran. (ZR4)