Ketua Umum IMM NTB Soroti Akses Pendidikan di Desa Tertinggal dan Pesisir

Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB, Mahmud saat
publik dalam rangka refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sabtu (22/8/2026)

Mataram, zonarakyat.com.-Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB), Mahmud, menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di sejumlah desa tertinggal dan wilayah pesisir di NTB. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari kondisi sekolah di kawasan perkotaan, tetapi harus menyentuh anak-anak yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Mahmud mengatakan, sejumlah kecamatan dan desa di berbagai kabupaten/kota di NTB masih menghadapi tantangan pendidikan yang jauh berbeda dengan wilayah perkotaan. Persoalan tersebut antara lain jarak menuju sekolah, keterbatasan transportasi, kondisi ekonomi keluarga nelayan, hingga anak-anak yang harus membantu orang tua bekerja.

"Kondisi tersebut membuat persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun sekolah. Pemerintah perlu melihat di mana anak-anak tidak sekolah berada dan mengapa mereka tidak bersekolah. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dipetakan hingga tingkat kecamatan dan desa," kata Mahmud dalam dialog publik di NTB.

Ia menilai pemerintah perlu memiliki basis data pendidikan yang lebih detail dan berbasis wilayah. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah anak usia sekolah, angka putus sekolah, anak tidak sekolah, jarak tempat tinggal dengan sekolah, kondisi transportasi, ketersediaan guru, fasilitas pendidikan, serta kemampuan ekonomi keluarga.

"Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Tambora, Lambitu, dan Sape di Kabupaten Bima, serta Kecamatan Bayan dan Kayangan di Lombok Utara, maupun Kecamatan Batulanteh, Orong Telu, dan Labuhan Badas di Sumbawa, masih menghadapi tantangan geografis dan akses pendidikan. Anak-anak di wilayah tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.

Menurut Mahmud, data pendidikan resmi perlu dibaca dalam konteks pemerataan partisipasi sekolah, fasilitas pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia merujuk pada Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025 yang diterbitkan BPS berdasarkan Susenas Maret 2025 dan data sekunder Dinas Pendidikan.

Di sisi lain, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB juga masih menjadi pekerjaan besar. Data pemerintah daerah sebelumnya menunjukkan jumlah ATS NTB sempat berada di kisaran 70.690 anak pada Mei 2026 sebelum dilakukan pembaruan dan verifikasi data.

Mahmud menilai angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi statistik, tetapi harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi secara tepat.

"Kita harus tahu desa pesisir mana yang memiliki angka anak tidak sekolah paling tinggi, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang harus diberikan. Kalau masalahnya transportasi, pemerintah harus hadir dengan solusi transportasi. Kalau masalahnya kemiskinan, intervensinya harus ekonomi dan beasiswa. Kalau masalahnya tidak ada sekolah, pemerintah harus memastikan layanan pendidikan tersedia," ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi keluarga nelayan yang secara ekonomi sangat bergantung pada hasil tangkapan. Dalam situasi tertentu, anak-anak ikut membantu orang tua mencari nafkah sehingga pendidikan terpaksa menjadi pilihan kedua.

"Anak nelayan tidak boleh diwariskan kemiskinan. Laut adalah sumber kehidupan, tetapi masa depan anak-anak pesisir tidak boleh berhenti hanya karena mereka hidup dari laut. Pemerintah harus menghadirkan pendidikan yang fleksibel, terjangkau, dan sesuai dengan karakter masyarakat pesisir," katanya.

Menurut Mahmud, pemerintah dapat memperkuat sejumlah skema, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, beasiswa afirmasi, asrama pendidikan, transportasi sekolah, hingga program jemput anak kembali bersekolah bagi kawasan yang sulit dijangkau.

Ia menilai berbagai program pemerintah pusat maupun daerah belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok anak yang berada di wilayah paling sulit mengakses pendidikan.

Mahmud juga menekankan pentingnya sinkronisasi data pendidikan. Menurutnya, persoalan perbedaan dan sinkronisasi data antara Dapodik dan sistem pendidikan Kementerian Agama perlu diselesaikan agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi Anak Tidak Sekolah.

"Data 66 ribu lebih Anak Tidak Sekolah harus dibaca sebagai panggilan untuk melakukan verifikasi dan intervensi, bukan sekadar angka statistik. Pemerintah perlu memastikan setiap anak benar-benar diketahui keberadaannya dan mendapatkan jalan kembali menuju pendidikan," tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan pendidikan harus dimulai dari kelompok yang paling sulit mendapatkan akses.

"Kalau pemerintah ingin membangun NTB yang maju, maka pembangunan pendidikan harus dimulai dari mereka yang paling sulit mengakses pendidikan. Jangan hanya melihat sekolah yang berdiri megah di perkotaan, tetapi lihat juga anak-anak di desa pedalaman yang harus menyeberang, berjalan jauh, atau bahkan berhenti sekolah karena membantu orang tuanya mencari nafkah. Di situlah kehadiran negara diuji," pungkasnya.

Mahmud menegaskan DPD IMM NTB siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mengawal persoalan pendidikan. Menurutnya, masa depan NTB tidak hanya berada di pusat-pusat kota, tetapi juga tumbuh di desa-desa pesisir, pulau-pulau kecil, dan kampung-kampung nelayan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahmud dalam dialog publik dalam rangka refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Energi Kolektif untuk Pembangunan NTB: Makmur, Berdampak, dan Berkelanjutan, Sabtu (22/8/2026).

Dialog tersebut turut menghadirkan akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram Is Kandar Hamadya dan perwakilan Bappeda NTB, Firmansyah. Kegiatan diikuti mahasiswa serta perwakilan organisasi Cipayung Plus se-NTB. (ZR3)