Sarasehan MPR RI di Bima, Senator Mirah Midadan Soroti Ketimpangan Pembangunan dan Keadilan bagi Daerah

Senator DPD RI Daerah Pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid foto bersama saat Sarasehan di salah satu perguruan tinggi di Bima, Senin (19/10/2025

Bima, zonarakyat.com.-Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,11 persen dari Badan Pusat Statistik belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan antar ,,,,,wilayah. Konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan kawasan barat Indonesia masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, terutama bagi daerah di kawasan timur, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Persoalan tersebut menjadi fokus Sarasehan MPR RI bertema “Keadilan bagi Daerah, Kekuatan bagi Indonesia” yang diinisiasi Anggota MPR RI sekaligus Senator DPD RI daerah pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid, di empat perguruan tinggi di Bima, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini berlangsung di Universitas Ngusuwaru (UNSWA), STKIP Taman Siswa Bima, Universitas Muhammadiyah Bima, dan STIE Bima.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerataan kesempatan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi indikator penting pembangunan,” ujar Anggota Komite IV DPD RI tersebut.

Menurut Mirah, NTB masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan pembangunan juga terlihat dalam dinamika ekonomi di tingkat lokal, termasuk antara Kabupaten Bima dan Kota Bima, yang memiliki karakteristik ekonomi serta kondisi sosial berbeda.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

“Aktivitas ekonomi yang besar tidak otomatis menjamin penurunan kemiskinan apabila manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat,” tambahnya.

Mirah juga menyoroti pentingnya penataan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketergantungan sebagian pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta alokasi anggaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kepentingan masyarakat NTB harus menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional, terutama dalam agenda pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah,” ujarnya.

Sarasehan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama akademisi dan mahasiswa yang mengangkat sejumlah persoalan strategis NTB. Salah satunya adalah usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), yang dipandang sebagian pihak sebagai opsi untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan wilayah. Aspirasi tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan fiskal, tata kelola pemerintahan, serta dampak terhadap pelayanan publik.

Peserta juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih memerlukan perbaikan, baik pada ruas berstatus provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kerusakan jalan ini dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan biaya distribusi, dan memperlambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu ini semua harus jadi atensi bersama,” kata Mirah.

Selain itu, pemerataan jaringan komunikasi, penanganan wilayah tanpa sinyal (blank spot), serta perluasan akses internet menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital.

Di bidang pendidikan, mahasiswa mendorong perluasan akses beasiswa prestasi dan bantuan pendidikan bagi generasi muda daerah. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan mahasiswa NTB dalam mengembangkan kompetensi.

Melalui sarasehan ini, Mirah berharap dialog antara wakil daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat memperkuat perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Keadilan pembangunan bagi daerah bukan sekadar pemerataan angka-angka ekonomi. Keadilan berarti memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan, infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi. Ketika daerah berkembang secara adil, fondasi persatuan dan kekuatan Indonesia juga semakin kokoh,” pungkas Mirah. (ZR5)