Sekolah Aman Bukan Sekadar Slogan: Mendesak Perlindungan Nyata dari Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Tengah Problematika Pendidikan Dasar Indonesia

Syahru Ramadhan

(Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya)

Sekolah Dasar (SD) kerap dipersepsikan sebagai ruang paling aman setelah rumah yaitu sebagai tempat anak belajar, bermain dan mempercayai orang dewasa. Namun, suasana tertib, pagar sekolah, seragam, serta slogan ramah anak tidak otomatis menjamin perlindungan. Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 265 pengaduan kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2024, dimana tujuh kasus yang diadukan terjadi di lembaga pendidikan atau pengasuhan alternative (Didi Nazmi, 2023). Angka ini bukan gambaran lengkap seluruh kejadian, melainkan kasus yang masuk ke lembaga. Oleh Karena itu, sekolah yang terlihat normal dari luar tetap perlu diuji. Kondisi ini apakah anak benar-benar aman, didengar dan tahu kepada siapa harus meminta pertolongan setiap kali merasa terancam dan tidak sekadar mengandalkan citra institusi?

Masalahnya bukan hanya keberadaan pelaku, tetapi juga ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya mekanisme pengungkapan. Anak usia sekolah dasar belum selalu mampu mengenali perilaku seksual yang melanggar batas, menamai pengalaman atau melaporkannya terutama ketika pelaku adalah orang yang dikenal dan dihormati. KPAI mencatat bahwa hambatan akses keadilan, keterbatasan layanan pendampingan, serta praktik mendamaikan kasus kekerasan seksual masih ditemukan. Dalam temuan UNICEF tentang kekerasan terhadap anak juga menyoroti bahwa sebagian kejadian tidak diungkap atau dilaporkan. Dengan demikian, sedikitnya laporan di suatu sekolah tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa sekolah itu benar-benar bebas dari kekerasan seksual (Pande Ayu Melinda Pebri, 2026).

Dalam perspektif hak anak, sebagaimana ditegaskan teori ekologi perkembangan Urie Bronfenbrenner yang dikembangan oleh Maharatu (2026) bahwa keselamatan anak dibentuk oleh hubungan antara keluarga, sekolah, komunitas, dan kebijakan yang tanggung jawabnya tidak dapat dibebankan kepada anak semata. Sekolah perlu membuktikan komitmen melalui prosedur pelaporan yang mudah diakses, penanganan yang berpihak pada korban, edukasi batas tubuh sesuai usia, pengawasan ruang dan kegiatan, serta keterlibatan orang tua. Guru dan pimpinan sekolah juga harus memahami cara menerima pengaduan tanpa menyalahkan atau menekan anak, sekaligus segera merujuk kasus kepada pihak berwenang. Ini menuntut pelatihan berkala, evaluasi prosedur dan keterbukaan kepada orang tua. Ukuran sekolah aman bukan reputasinya, melainkan kemampuan mencegah kekerasan, merespons laporan secara serius dan memulihkan rasa aman anak secara berkelanjutan.

Ketika Pelaku Dekat Dengan Korban: Mengapa Kekerasan Seksual Sering Terbungkam

Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan oleh orang asing. Justru, kedekatan pelaku dengan korban dapat menjadi salah satu faktor yang membuat kekerasan sulit terungkap. Pelaku bisa merupakan orang yang dikenal, dipercaya, bahkan memiliki kewenangan di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kepercayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi anak, membangun ketergantungan dan membuat korban menganggap perlakuan yang dialaminya sebagai sesuatu yang wajar. Penelitian sistematis yang diterbitkan dalam jurnal Child Abuse & Neglect pada 2024, berdasarkan telaah 27 studi kuantitatif, menemukan bahwa hubungan korban dengan pelaku dan kondisi sosial di sekitarnya berkaitan dengan kemungkinan anak mengungkapkan kekerasan (Utami et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa kedekatan bukan jaminan keselamatan. Dalam kondisi tertentu, kedekatan justru dapat menjadi penghalang bagi anak untuk meminta pertolongan.

Mengapa anak memilih diam? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual bukan keputusan sederhana. Tinjauan sistematis Sarwoprasodjo (2026) terhadap 27 studi menemukan bahwa dukungan pengasuh yang tidak terlibat dalam kekerasan dapat membantu anak bercerita, sedangkan relasi dekat dengan pelaku dan sejumlah kondisi keluarga dapat menghambat pengungkapan. Kajian McPherson sebagaimana dijelaskan oleh  Aulia (2025), juga menemukan bahwa hambatan muncul dari interaksi faktor pribadi, keluarga, lingkungan dan budaya. Anak bisa takut tidak dipercaya, disalahkan atau kehilangan hubungan dengan orang yang dikenalnya. Oleh Karena itu, diam bukan bukti bahwa kekerasan tidak terjadi. Sekolah perlu menyediakan saluran pelaporan aman, menjaga kerahasiaan, mendengarkan tanpa menghakimi, serta tidak memaksa anak mengulang cerita. Guru harus segera menghubungkan anak dengan tenaga profesional dan pihak berwenang. Reputasi sekolah tidak boleh mengalahkan keselamatan korban dalam setiap keadaan.

Di sinilah tanggung jawab sekolah diuji, bukan ketika institusi menerima penghargaan ramah anak, melainkan ketika seorang anak memberanikan diri mengungkapkan pengalaman yang menyakitkan. Setiap laporan harus ditanggapi secara serius, ditangani tanpa konflik kepentingan dan dirujuk melalui mekanisme perlindungan yang tepat. Sekolah juga perlu menghindari penyelesaian informal yang menekan korban untuk berdamai demi menjaga reputasi lembaga. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar setiap keputusan. Ketika orang dewasa memilih diam, meragukan cerita korban atau melindungi pelaku, sekolah berisiko berubah dari tempat mencari pertolongan menjadi ruang yang memperpanjang penderitaan anak.

Aturan Ada, Perlindungan Nyata Dipertanyakan: Seberapa Efektif Kebijakan Sekolah

Kehadiran aturan tidak otomatis membuat anak terlindungi. Selama ini, kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah sering diuji bukan pada kelengkapan dokumen, melainkan pada kemampuan sekolah mencegah kejadian, menerima pengaduan dan melindungi korban tanpa menutup-nutupi kasus. Pada tahun 2026 pemerintah telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Perubahan ini menandai pergeseran menuju tanggung jawab kolektif warga sekolah, keluarga dan masyarakat. Namun, efektivitasnya tidak dapat diukur dari sosialisasi atau pemasangan poster semata. Ukurannya ialah apakah anak memahami haknya, orang dewasa merespons laporan dengan serius dan sekolah berani menindaklanjuti dugaan kekerasan secara aman serta bertanggung jawab. Data pengaduan yang rendah pun harus ditafsirkan hati-hati, sebab anak dapat takut berbicara atau belum mengenali saluran pelaporan yang tersedia di sekolahnya.

Masalah utama muncul ketika kebijakan berhenti sebagai formalitas, dimana prosedur tidak dipahami, guru belum terlatih menerima pengungkapan, pengawasan ruang rawan lemah atau sekolah lebih sibuk menjaga nama baik daripada keselamatan korban. Dengan demikian, ada beberapa tawaran solusi yang perlu kedepankan yakni : (1) Setiap sekolah perlu menerjemahkan regulasi menjadi prosedur: siapa menerima laporan, bagaimana menjaga kerahasiaan, kapan merujuk kasus dan bagaimana mencegah korban berhadapan dengan terduga pelaku. (2) Guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan harus memperoleh pelatihan tentang tanda risiko, respons awal yang tidak menyalahkan anak, serta kewajiban rujukan. (3) Sekolah perlu menyediakan saluran pengaduan ramah anak yang dapat diakses tanpa harus melalui orang yang dikeluhkan dengan pilihan melapor kepada orang dewasa tepercaya dan mekanisme tindak lanjut. Laporan harus rutin dicatat secara aman dan dipantau sampai kebutuhan perlindungan serta pemulihan anak terpenuhi.

Pengawasan juga harus bergeser dari sekadar menghitung kegiatan menjadi menilai hasil perlindungan. (4) Dinas pendidikan dan kelompok kerja perlu mengevaluasi sekolah melalui pemeriksaan prosedur, wawancara dengan warga sekolah dan tindak lanjut atas rekomendasi tanpa membuka identitas korban. (5) Sekolah harus melibatkan orang tua dan murid dalam edukasi batas tubuh, persetujuan, keselamatan digital, serta cara meminta bantuan sesuai usia. (6) Dugaan kekerasan seksual perlu dirujuk kepada layanan profesional dan aparat berwenang, sehingga mediasi yang menekan korban untuk berdamai tidak boleh menggantikan proses perlindungan. Kebijakan baru akan berarti jika ada sumber daya, penanggung jawab dan evaluasi yang transparan. Sekolah aman bukan sekolah yang mengaku bebas kasus, melainkan sekolah yang mampu mencegah, merespons dan melindungi anak. Indikator keberhasilan harus diumumkan dalam bentuk agregat, bukan data yang mengidentifikasi korban.

Dari Budaya Diam Menuju Sekolah Aman: Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab

Budaya diam dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh ketika korban takut disalahkan, saksi khawatir mendapat tekanan dan orang dewasa lebih sibuk menjaga nama baik sekolah daripada memastikan keselamatan anak. Dengan demikian, tanggung jawab pertama berada pada pimpinan sekolah, membangun prosedur pelaporan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan, mencegah intimidasi, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti tanpa prasangka. Guru dan tenaga kependidikan wajib mendengarkan anak dengan tenang, tidak menyalahkan atau memaksa korban mengulang cerita, lalu menghubungkannya dengan layanan profesional dan pihak berwenang. Orang tua pun perlu menciptakan ruang percakapan yang membuat anak merasa dipercaya. Tanggung jawab ini bukan berarti sekolah harus menyelidiki sendiri atau menentukan kesalahan seseorang, melainkan memastikan keselamatan awal, pencatatan aman dan rujukan yang tepat. Ketika seluruh pihak memahami perannya, keberanian anak untuk berbicara tidak lagi bergantung pada keberuntungan menemukan orang dewasa yang mau mendengar secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, sekolah tidak dapat bekerja sendirian. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi pelatihan, pendampingan, pengawasan, serta evaluasi yang terukur, bukan berhenti pada surat edaran atau spanduk. Komite sekolah dan masyarakat perlu mengawasi tanpa menyebarkan identitas korban, sementara layanan perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog dan aparat berwenang harus berkoordinasi sesuai kewenangannya. Solusinya yakni (1) Tetapkan petugas dan jalur pengaduan yang jelas, termasuk pilihan melapor di luar pihak yang dikeluhkan. (2) Lakukan edukasi batas tubuh, relasi aman dan keselamatan digital secara berkala dengan bahasa sesuai usia. (3) Audit pelaksanaan prosedur melalui umpan balik murid dan orang tua, serta tindak lanjuti setiap kekurangan. (4) Sediakan dukungan pemulihan bagi korban dan perlindungan dari pembalasan. Keberhasilan tidak diukur dari sedikitnya laporan, sebab angka rendah bisa mencerminkan ketakutan. Ukurannya ialah anak merasa aman berbicara, laporan ditangani serius, dan risiko kekerasan dicegah dengan indikator dan tenggat waktu yang jelas. (*)