UM Bima Launching Dua Prodi Baru dan Gelar Simposium Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045

Foto kegiatan Simposium dan Launching Program Studi baru Universitas Muhammadiyah Bima, Kamis (20/8/2026).

Kota Bima, zonarakyat.com.-Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) resmi meluncurkan dua program studi (Prodi) baru, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Program Studi Kesehatan Lingkungan pada Fakultas Kesehatan.

Launching dua program studi tersebut berlangsung di Auditorium H.M. Thayeb Abdullah, Kampus 1 UM Bima, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan dirangkaikan dengan Simposium Kebangsaan bertema “Maja Labo Dahu: Menguatkan Pancasila dan Demokrasi untuk Indonesia Emas 2045.”

Hadir dalam dua agenda tersebut, pimpinan UM Bima, sivitas akademika, guru, siswa, serta sejumlah pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat.

Dekan FKIP UM Bima, Dr. Ihlas, S.Pd.I., M.Pd., S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran dua program studi baru tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya Program Studi PPKn yang memiliki posisi strategis dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, PPKn bukan sekadar program studi yang menyiapkan tenaga pendidik, tetapi memiliki tanggung jawab akademik untuk membangun generasi yang memahami Pancasila, demokrasi, konstitusi, serta memiliki karakter sebagai warga negara.

“Prodi PPKn sangat penting karena mengajarkan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya di hadapan guru dan siswa yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, Program Studi PPKn FKIP UM Bima berkomitmen melahirkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi akademik dan pedagogik, serta mempunyai visi kebangsaan yang maju.

“Komitmen PPKn UM Bima melahirkan lulusan yang berkualitas dan memiliki visi kebangsaan,” ujarnya.

Menurut Dekan FKIP, tantangan pendidikan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tidak berhenti sebagai pengetahuan yang dihafalkan, tetapi menjadi nilai yang dipahami, dihayati, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Wakil Rektor I UM Bima, Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terselenggaranya Simposium Kebangsaan sekaligus launching dua program studi baru tersebut.

Ia menilai kegiatan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi kehidupan kebangsaan saat ini, terutama di tengah tantangan semakin melemahnya pemahaman sebagian generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Syamsuddin menekankan pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai nilai dasar yang tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda.

Dalam pemaparannya, ia menyoroti sejumlah dimensi nilai yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila, termasuk aspek keberagamaan yang mencakup keyakinan, praktik, pengetahuan, dan penghayatan nilai agama.

Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung nilai agama.
Karena itu, berbagai bentuk perilaku yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan prinsip yang dianut masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian dan respons kritis. Dalam konteks tersebut, ia menyinggung isu LGBT dan menyatakan bahwa menurut pandangannya praktik tersebut tidak sejalan dengan nilai agama yang menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia.

Selain dimensi keberagamaan, Syamsuddin juga menekankan pentingnya dimensi kemanusiaan dalam pengamalan Pancasila. Nilai kemanusiaan, harus diwujudkan melalui sikap menghargai sesama dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain.

“Dalam dimensi kemanusiaan, kita tidak boleh diskriminatif,” tegasnya.

Syamsuddin juga mengingatkan pentingnya dimensi nasionalisme sebagai bagian dari nilai dasar Pancasila. Menurutnya, menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

"UM Bima memiliki tanggung jawab untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan akademik. UM Bima harus ikut menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

PPKn dan Tantangan Kebangsaan

Simposium Kebangsaan yang digelar bersamaan dengan launching Program Studi PPKn menjadi ruang akademik untuk membicarakan kembali posisi Pancasila dan demokrasi di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat.
Tema “Maja Labo Dahu” yang menjadi bagian dari tema besar simposium juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai budaya masyarakat Bima. Filosofi tersebut mengandung pesan moral mengenai rasa malu dan takut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebaikan.

Simposium menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Ida Faridah, S.Pd, Ketua IGI Kabupaten Dompu; N. Marewo, budayawan Bima; Letkol Arm Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc., Dandim 1608 Bima; dan Fahmi Hatib, S.Pd., M.Pd., Kepala Cabang Dinas Dikpora Wilayah VI NTB Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Kehadiran para narasumber tersebut memberikan perspektif yang beragam mengenai pendidikan kebangsaan, kebudayaan, pertahanan, demokrasi, serta tantangan generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman.

Bagi FKIP UM Bima, kehadiran Program Studi PPKn diharapkan menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam menyiapkan calon guru dan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, dan wawasan kebangsaan.

Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Selain PPKn, Program Studi Kesehatan Lingkungan pada Fakultas Kesehatan UM Bima juga dihadirkan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan lingkungan.

Persoalan sanitasi, pengelolaan limbah, kualitas air, kesehatan lingkungan permukiman, serta berbagai risiko kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan membutuhkan tenaga profesional yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Launching kedua program studi tersebut menegaskan arah pengembangan UM Bima yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Kehadiran PPKn dan Kesehatan Lingkungan bukan sekadar ekspansi kelembagaan, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar UM Bima memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.

Dengan hadirnya dua program studi baru tersebut, UM Bima semakin memperkuat kontribusinya sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat yang berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul, humanis, dan religius, serta memiliki kepedulian terhadap masa depan kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat. (ZR3)